KARYABANTEN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Yugni Maulana Aziz menyoroti keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Yandri Susanto dalam proses pemenangan pasangan Calon Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib Hamas.

Hal ini mengemuka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sejumlah indikasi pelanggaran etik dan juga politisasi kekuasaan dalam proses kampanye pemilihan umum di Kabupaten Serang.

MK telah mengungkap tiga poin utama yang menjadi sorotan. Pertama, Yandri Susanto diduga menggunakan kegiatan hari Santri dan Tasyakuran Ibunda untuk mengundang 277 kepala desa, sekretaris desa, staf desa, serta kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramatwatu dengan menggunakan kop surat dan logo Kementerian Desa.

Lalu Kedua, dalam Rakercab Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang, Yandri diduga memanfaatkan forum tersebut untuk konsolidasi kekuatan politik dengan menghadirkan pasangan Calon Gubernur Banten, Andra Soni – Dimyati Natakusumah, serta memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 kepada setiap kepala desa yang hadir.

Ketiga, dominasi kunjungan kerja Yandri ke Kabupaten Serang diduga sebagai misi tersembunyi untuk mendukung kampanye istrinya

Yugni menilai keterlibatan Yandri Susanto dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemenangan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara. “Penggunaan fasilitas dan logo Kementerian Desa serta dana desa dalam kegiatan yang bersifat politis, seperti undangan kepada kepala desa dan pemberian uang, merupakan bentuk politisasi kekuasaan yang merusak tatanan demokrasi,” ujar Yugni.

Yugni menegaskan bahwa tindakan Yandri Susanto ini tidak hanya melanggar etika sebagai pejabat publik, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. “Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, apalagi dalam konteks pemilihan umum, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yugni mengutip pemikiran Machiavelli yang menekankan adaptabilitas penguasa dalam menghadapi dinamika politik. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika. “Machiavelli memang menekankan pentingnya kekuasaan untuk mencapai tujuan, tetapi kekuasaan itu harus diperoleh, digunakan, dan dipertahankan dengan cara yang legitim. Apa yang dilakukan Yandri Susanto justru menunjukkan sebaliknya,” ujar Yugni.

Yugni juga memperingatkan bahwa dominasi kunjungan kerja Kementerian Desa ke Kabupaten Serang, yang notabene merupakan basis pemilihan istrinya, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memengaruhi hasil pemilihan. “Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus diwaspadai oleh semua pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tambahnya.

Sebagai pengamat politik, Yugni mendorong adanya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menginvestigasi kasus ini lebih lanjut. “Jika tidak ada tindakan tegas, praktik seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia ke depannya,” pungkasnya.

(Der)